status hukum yayasan yang didirikan orang asing di indonesia

Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, bahwa yayasan dapat didirikan oleh seorang atau lebih pendiri dengan memisahkan harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal yayasan.

Bagaimana jika ada orang asing atau badan hukum asing yang berniat mendirikan yayasan di Indonesia? Apakah status hukum yayasan berubah menjadi yayasan asing seperti perseroan terbatas asing?

Sehubungan dengan itu, Menurut Jasa Pendirian PT CV Koperasi Yayasan GHABS Pasal 9 (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendirian yayasan oleh orang asing dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing. Artinya orang asing tersebut dapat bertindak sebagai pendiri tunggal atau orang asing tersebut dapat bekerjasama dengan warga negara Indonesia untuk mendirikan suatu yayasan di Indonesia.

Ketentuan dan tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Yayasan. Ketentuan dan tata cara diatur dalam Bab V, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Disebutkan bahwa Orang Asing atau Orang Asing yang bekerjasama dengan warga negara Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan Pemerintah. Regulasi (Pasal 10 (1)). Oleh karena itu yayasan, selain tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 63/2008, juga tunduk pada ketentuan perundang-undangan lainnya. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut di atas, yang dapat mendirikan orang asing adalah orang perseorangan dan badan hukum asing.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan yayasan oleh orang asing adalah:

  1. identitas pendiri, dibuktikan dengan paspor yang masih berlaku;
  2. Pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri sebagai kekayaan awal Yayasan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan keterangan pendiri tentang keabsahan harta kekayaan; dan
  3. Pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang akan didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan yayasan oleh badan hukum asing adalah:

  1. identitas badan hukum asing sebagai pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan sahnya badan hukum tersebut;
  2. pemisahan harta kekayaan badan hukum sebagai kekayaan awal Yayasan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan keterangan pengurus badan hukum mengenai keabsahan harta kekayaan; dan
  3. Pernyataan pengurus badan hukum bahwa kegiatan Yayasan yang akan didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

 

Ketentuan mengenai Pengurus Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing yang bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia: (Pasal 12)

  1. Anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara harus Warga Negara Indonesia.
  2. Anggota Pengurus harus berdomisili di Indonesia.
  3. Anggota Pengurus yang berkewarganegaraan asing wajib pemegang izin untuk melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Indonesia dan pemegang Izin Tinggal Sementara (KITAS).
  4. Anggota Pengurus yang merupakan warga negara asing yang tidak memenuhi ketentuan ayat (3) di atas demi hukum diberhentikan dari jabatannya.
  5. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara, penggantinya harus sudah diangkat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lowongan tersebut.

 

Ketentuan mengenai Pengurus Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing yang bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia: (Pasal 13)

  1. Anggota Dewan Pembina dan anggota Dewan Pengawas yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia, wajib pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Indonesia dan pemegang Izin Tinggal Sementara (KITAS). .
  2. Anggota Dewan Pembina dan anggota Dewan Pengawas yang merupakan warga negara asing yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas karena hukum harus meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Namun ketentuan dalam Pasal 12 (3) dan Pasal 13 (1) tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik dan keluarganya yang ditempatkan di Indonesia. (Pasal 14)

Untuk dapat menjalankan kegiatannya di Indonesia, yayasan asing harus memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 63/2008:

  1. Yayasan asing hanya boleh berkecimpung di Indonesia dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
  2. Yayasan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan kegiatannya di Indonesia harus bekerjasama dengan yayasan lokal yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan asing.
  3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari aspek politik, yuridis, teknis, dan keamanan.
  4. Kerjasama antara yayasan asing dan yayasan lokal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Filosofi membolehkan orang asing sebagai pendiri yayasan di Indonesia adalah karena sifat yayasan sebagai organisasi sosial. Para pendiri yayasan dilarang menerima bagi hasil dari yayasan yang didirikannya. Oleh karena itu, meskipun orang asing tersebut adalah pendiri yayasan, orang asing tersebut tidak dapat mengambil keuntungan dari pendapatan yayasan tersebut.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *